“Kalau Perlu Para Koruptor Di Hukum Gantung!” Puslit LPP Tadja Disscussi Korupsi dalam Hukum Dan Budaya

 

Pusat penelitian Hukum dan HAM serta Pusat penelitian Budaya, Naskah Klasik dan
tamaddun melayu tadja monthly Discussion ” Korupsi Dalam Perspektif Hukum dan
budaya Di indonesia” yang diadakan tanggal 25 September 2012 di ruang rapat LPP
gedung Islamic center.

Pada monthly Discussion kali ini puslit hukum dan HAM berkerja sama dengan
Pusat penelitian Budaya, Naskah Klasik dan tamaddun melayu mengundang beberapa
pakar yang ahli dalam bidang Hukum dan Budaya di Provinsi Riau. Adapun pakar
tersebut diantaranya DR.(HC) H.Tennas Efendi yang merupakan Budayawan Riau,
H. Syafriudin Sa’an,LC ia merupakan Anggota DRPRD Provinsi Riau, Dan
DR.H.Muawardi, MA Assiten Direktur Pasca Sarjana UIN Suska Riau serta di ikuti
juga beberapa peserta yang berasal dari eksternal UIN suska Riau baik itu,
Kesbang Pol Prov Riau, LAM Riau, partai2 Politik dan POLDA Dan POLTABES yang
ada di Provinsi Riau.

H.Erman Gani Ketua Panitia yang juga merupakan Kepala Pusat Peneilitian Hukum
dan HAM mengatakan monthly discussion kali ini memang sengaja di ambil tema
nya mengenai korupsi dalam hukum dan budaya dengan tujuan agar dapat mencari
solusi untuk pembrantasan praktek korupsi yang ada di indonesia. erman juga
berharap agar dengan di adakan diskusi ini dapat memberi rekomendasi kepada
pemimpin kita untuk dapat mengeluarkan kebijakan mengenai pemberantasan korupsi.

sedangkan Ketua LPP UIN Suska Riau, Drs. Husni Thamrin, M.Si mengantakan dalam
sambutannya bahwa seminar tentang korupsi dalam perspektif hukum dan budaya ini
didasar karna sudah semakin luasnya praktek korupsi ini di segala aspek baik
itu tingkat seluruh kelembagaan di pusat maupun di daerah. untuk itu perlu
penegakan hukum yang benar agar pemberantasan korupsi terlaksana. Husni juga
mengharapkan agar dengan adanya diskusi ini dapat menemukan akar permasalahan
dari fenomena korupsi yang merajalela.

Hal yang sama juga disampaikan Rektor UIN Suska Riau Prof.Dr.H. nazir, Rektor
sangat mendukung kegiatan yang diadakan puslit LPP tersebut karna pemberantasan
korupsi sudah harus di tegak secepat dari sekarang karna penyebaran praktek
korupsi sudah merajalela pada saat2 ini. Rektor juga berharap agar kegiatan
diskusi ini dapat dipublikasi dengan baik karna merupakan masalah negara yang
harus segera diberantas sehingga dapat menambah referensi  bagi pemimpin
dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap pemberantasan korupsi.

Pada saat diskusi berlangsung narasumber yang mengungkapkan beberapa poin
penting dalam mencegah pemberantasan korupsi, H.Syarifudin Sa’an, LC yang
juga anggota DPRD Provinsi Riau mengungkapkan praktek korupsi dalam banyak
kasus terjadi banyak menimpa DPR RI hingga DPRD dan jika dianalisi secara
sympton, berbagai tindak korupsi memanfaatkan wewenang yang ada di instasi
lembaga yang terkait. dan dalam pemberatasannya dalam logika yang lebih
rasional cara yang tepat ialah bagaimana mengurangi celah untuk korupsi
yang tindakan praktek korupsi pada saat ini sudah merajalela. untuk itu perlu
pengetahuan yang tinggi bagi pejabat baik legislatif maupun eksekutif tentang
pengaturan tentang penggunaan wewenang yang baik sehingga dapat membantu
meminimalisir celah praktek korupsi. Syarifudin juga menambahkan agar dapat
memberi jera koruptor kalau perlu Koruptor Di beri hukum Hukum Gantung!
sehingga dapat memberi efek takut terhadap pelaku-pelaku koruptor,
Ungkap anggota DRPRD ungkap anggota DPRD Provinsi Riau tersebut.

Sedangkan dalam sisi kebudayaan DR.(HC). Tennas Effendi mengungkapkan Dalam
tunjuk ajar melayu tentang pemberian dan penerimaan amanah, tennas mengatakan
orang-orang tua melayu selalu mengingatkan: “apabila hidup hendak bertuah, taat
taat setia memegang amanah” atau dikatakan juga ” Apa tanda orang bermawah, arif
dan bijak menjunjung amanah”.

Ungkapan-ungkapan diatas mencerminkan betapa pentingnya sikap dan prilaku
seseorang untuk memegang amanah dari siapapun juga untuk memegang, menjunjung
dan melaksanakan dan mengamalkan amanah dimaksud dengan sepenuh hati. apabila
nasehat-nasehat tersebut di praktekan maka celah untuk melakukan korupsi bisa
terkurangi apabila para pejabat baik legisatif maupun eksekutif mengikuti
nasehat tersebut. (Puji Purmana/lpp)

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: